UMKM membutuhkan modal untuk berkembang. Pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu pilihan pendanaan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha dan prinsip syariah. Lalu, apa yang membuatnya semakin relevan bagi UMKM?

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun, memiliki produk yang bagus dan pasar yang menjanjikan belum tentu cukup untuk membuat sebuah usaha berkembang. Dalam banyak kondisi, pelaku usaha juga membutuhkan akses pembiayaan untuk menambah modal kerja, membeli peralatan, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperluas usaha.

Kebutuhan tersebut membuat akses pembiayaan menjadi salah satu isu penting bagi UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan memproyeksikan kredit UMKM pada 2026 tumbuh sekitar 7–9% secara tahunan, seiring dorongan untuk memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif.

Di sisi lain, industri perbankan syariah juga terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Maret 2026, OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% year-on-year menjadi Rp716,40 triliun, sementara aset industri tumbuh 10,49% menjadi Rp1.061,61 triliun.

Dalam kondisi tersebut, pembiayaan syariah menjadi semakin relevan untuk dibahas sebagai salah satu pilihan pendanaan bagi UMKM.

Apa Itu Pembiayaan Syariah?

Secara sederhana, pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana atau fasilitas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad sesuai dengan karakteristik transaksinya.

Karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya berbicara tentang jumlah dana yang diterima pelaku usaha, tetapi juga tentang bagaimana transaksi tersebut disusun, apa akadnya, bagaimana kewajibannya, serta bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Jenis akad yang digunakan dapat berbeda sesuai kebutuhan. Misalnya, akad murabahah dapat digunakan dalam transaksi jual beli, sedangkan mudharabah dan musyarakah berkaitan dengan kerja sama usaha dengan mekanisme bagi hasil sesuai akad yang disepakati.

Dengan memahami konsep tersebut, pelaku UMKM dapat melihat pembiayaan bukan sekadar sebagai “tambahan uang”, tetapi sebagai bagian dari perencanaan keuangan usaha.

Mengapa UMKM Membutuhkan Pembiayaan?

Bayangkan sebuah usaha makanan yang memiliki pelanggan semakin banyak. Pesanan meningkat, tetapi kapasitas produksi masih terbatas karena peralatan yang digunakan sudah tidak memadai.

Pemilik usaha mungkin membutuhkan mesin produksi baru.

Contoh lainnya, sebuah toko memiliki peluang memperluas penjualan, tetapi membutuhkan tambahan modal kerja untuk meningkatkan persediaan barang. Ada pula pelaku usaha yang ingin mengembangkan tempat usaha, menambah kendaraan operasional, atau melakukan investasi pada teknologi.

Kebutuhan seperti inilah yang membuat pembiayaan menjadi penting.

Pembiayaan dapat membantu UMKM memiliki ruang untuk mengembangkan kapasitas usaha, sepanjang digunakan secara produktif dan sesuai dengan kemampuan usaha.

Mengapa Pembiayaan Syariah Relevan bagi UMKM?

1. Dapat Disesuaikan dengan Karakteristik Transaksi

Salah satu karakteristik penting dalam pembiayaan syariah adalah penggunaan akad.

Artinya, struktur transaksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang hendak dibiayai. Kebutuhan pembelian barang tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebutuhan kerja sama usaha.

Bagi UMKM, pemahaman ini penting karena kebutuhan setiap usaha tidak selalu sama.

Usaha kuliner mungkin membutuhkan peralatan produksi. Usaha perdagangan mungkin membutuhkan modal untuk persediaan. Sementara usaha berbasis jasa bisa memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda lagi.

Dengan demikian, pelaku UMKM perlu melihat jenis kebutuhan terlebih dahulu, kemudian menentukan skema pembiayaan yang sesuai.

2. Mengedepankan Kejelasan Akad dan Transaksi

Dalam transaksi syariah, akad menjadi dasar yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini membuat pelaku usaha perlu memahami sejak awal bagaimana transaksi berlangsung, termasuk hak, kewajiban, mekanisme pembayaran, serta ketentuan lainnya.

Bagi UMKM, pemahaman tersebut dapat membantu membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih tertib.

3. Membuka Alternatif Pendanaan bagi UMKM

UMKM membutuhkan akses terhadap beragam sumber pendanaan.

OJK melalui POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM mendorong bank dan lembaga keuangan nonbank untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, dengan tetap menerapkan tata kelola dan manajemen risiko.

Regulasi tersebut juga mendorong adanya skema pembiayaan yang mempertimbangkan karakteristik bisnis dan siklus usaha UMKM, percepatan proses, pemanfaatan teknologi informasi, serta edukasi keuangan bagi UMKM.

Dalam konteks ini, pembiayaan syariah menjadi bagian dari pilihan pendanaan yang dapat dipertimbangkan UMKM sesuai kebutuhan dan kelayakan usahanya.

4. Mendorong Penggunaan Dana untuk Kegiatan Produktif

Pembiayaan yang sehat seharusnya mampu memberikan manfaat bagi perkembangan usaha.

Tambahan dana dapat digunakan untuk membeli aset produktif, menambah kapasitas produksi, memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan, atau kebutuhan usaha lain yang benar-benar mendukung pertumbuhan.

Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan tidak berhenti sebagai tambahan dana, tetapi dapat menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas usaha.

Mengenal Akad yang Relevan untuk UMKM

Agar tidak salah memahami pembiayaan syariah, pelaku UMKM perlu mengenal akad yang digunakan.

Murabahah: untuk Kebutuhan Jual Beli

Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga perolehan dan margin keuntungan yang diketahui serta disepakati.

Dalam konteks usaha, akad ini dapat relevan untuk kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan pembelian barang atau aset, sesuai struktur produk yang ditawarkan lembaga keuangan.

Mudharabah: Kerja Sama Pemilik dan Pengelola Dana

Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati.

Konsep ini berkaitan dengan hubungan antara modal dan pengelolaan usaha sesuai ketentuan akad.

Musyarakah: Kerja Sama dengan Kontribusi Para Pihak

Musyarakah merupakan kerja sama ketika para pihak memberikan kontribusi dalam suatu usaha atau transaksi.

Bagi UMKM, konsep ini relevan untuk memahami model kerja sama pembiayaan yang melibatkan kontribusi lebih dari satu pihak.

Ijarah: Berkaitan dengan Manfaat Barang atau Jasa

Ijarah merupakan akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu sesuai kesepakatan.

Penggunaan akad tentunya mengikuti struktur dan ketentuan produk yang tersedia.

Catatan penting: penerapan akad dan persyaratan produk dapat berbeda antara satu lembaga keuangan dengan lainnya. Karena itu, informasi resmi produk perlu selalu diperiksa sebelum mengajukan pembiayaan.

Contoh Sederhana: Ketika UMKM Membutuhkan Mesin Produksi

Agar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh sederhana.

Sebuah usaha roti mengalami peningkatan pesanan. Pemilik usaha ingin membeli mesin produksi agar kapasitas produksinya meningkat.

Daripada menggunakan seluruh modal usaha yang tersedia, pemilik dapat mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang sesuai untuk kebutuhan aset tersebut.

Dalam prosesnya, pelaku usaha perlu melihat jenis transaksi, akad yang digunakan, harga atau margin sesuai struktur akad, jangka waktu, biaya, serta kemampuan usaha memenuhi kewajiban.

Dari contoh ini terlihat bahwa pembiayaan sebaiknya dimulai dari pertanyaan:

“Apa yang dibutuhkan usaha?”

Bukan:

“Berapa besar dana yang bisa saya dapatkan?”

Perbedaan cara berpikir tersebut penting agar pembiayaan benar-benar digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Apa yang Harus Disiapkan UMKM Sebelum Mengajukan Pembiayaan?

Pembiayaan bukan sekadar proses mengisi formulir. Pelaku usaha juga perlu mempersiapkan kondisi bisnisnya.

Tujuan penggunaan dana

Pastikan jelas untuk apa pembiayaan digunakan. Apakah untuk membeli aset, menambah persediaan, meningkatkan kapasitas produksi, atau tujuan usaha lainnya?

Catatan keuangan

Pencatatan pemasukan, pengeluaran, arus kas, dan kinerja usaha dapat membantu menunjukkan kondisi bisnis secara lebih jelas.

Kemampuan memenuhi kewajiban

Jangan hanya menghitung kebutuhan modal. Hitung pula kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai jadwal.

Legalitas dan dokumen usaha

Siapkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai produk dan lembaga pembiayaan yang dipilih.

Memahami akad dan ketentuan

Sebelum menyetujui pembiayaan, pahami akad, mekanisme pembayaran, biaya, jangka waktu, serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen.

Pembiayaan Syariah Bukan Berarti Tanpa Risiko

Penting untuk dipahami bahwa pembiayaan bukan solusi otomatis untuk semua masalah bisnis.

Tambahan modal tidak akan banyak membantu apabila akar masalah usaha justru berasal dari pengelolaan keuangan yang buruk, produk yang tidak memiliki pasar, atau arus kas yang tidak sehat.

Karena itu, prinsip kehati-hatian tetap penting.

OJK sendiri menegaskan bahwa kemudahan akses pembiayaan UMKM perlu berjalan bersama tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.

Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa pembiayaan yang diambil benar-benar memiliki tujuan jelas dan sesuai kapasitas usaha.

Pembiayaan Syariah dan Masa Depan UMKM

Pertumbuhan UMKM membutuhkan ekosistem yang mendukung, bukan hanya produk pembiayaan.

Pelaku usaha membutuhkan literasi keuangan, pencatatan bisnis yang baik, akses pasar, teknologi, pendampingan, serta akses pembiayaan yang sesuai.

Di sinilah pembiayaan syariah dapat mengambil peran sebagai salah satu bagian dari ekosistem tersebut.

Apalagi arah kebijakan saat ini juga mendorong pembiayaan UMKM yang lebih mudah, inklusif, serta memanfaatkan teknologi informasi.

Artinya, tantangannya bukan sekadar menambah jumlah pembiayaan, tetapi memastikan pembiayaan tersebut dapat diakses secara tepat dan digunakan untuk mendukung usaha yang sehat dan produktif.

FAQ Pembiayaan Syariah untuk UMKM

Apa yang dimaksud pembiayaan syariah untuk UMKM?

Pembiayaan syariah untuk UMKM merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah dengan akad yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi dan kebutuhan usaha.

Apa saja akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan UMKM?

Akad yang digunakan bergantung pada produk dan kebutuhan transaksi. Beberapa akad yang dikenal antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Apakah semua UMKM bisa mendapatkan pembiayaan syariah?

Tidak otomatis. Pengajuan pembiayaan tetap melalui proses penilaian dan persyaratan sesuai produk serta kebijakan lembaga keuangan. Kemudahan akses tidak berarti menghilangkan prinsip kehati-hatian.

Pembiayaan syariah bisa digunakan untuk apa?

Tergantung produk yang tersedia, pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha seperti pembelian aset, modal kerja, pengembangan usaha, atau kebutuhan produktif lainnya.

Apa yang paling penting sebelum mengambil pembiayaan?

Pastikan tujuan pembiayaan jelas, kemampuan usaha mencukupi, arus kas dipahami, dan akad serta seluruh ketentuan produk telah dipahami sebelum mengambil keputusan.

Kesimpulan

UMKM membutuhkan ruang untuk tumbuh. Dalam proses tersebut, modal dan akses pembiayaan dapat menjadi salah satu faktor pendukung penting.

Pembiayaan syariah menawarkan pilihan pendanaan yang menggunakan prinsip dan akad syariah sesuai karakteristik transaksi. Relevansinya bagi UMKM semakin besar ketika akses pembiayaan, literasi keuangan, teknologi, dan pengelolaan risiko berjalan bersama.

Pada akhirnya, pembiayaan yang baik bukan tentang mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tujuan usaha.

Dengan perencanaan yang matang, pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu bagian dari perjalanan UMKM untuk tumbuh secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Punya usaha dan sedang mempertimbangkan kebutuhan modal? Mulai dengan memahami kebutuhan bisnis, mengenali pilihan akad, dan mencari informasi produk pembiayaan syariah dari sumber resmi sebelum menentukan pilihan.