MAKASSAR, Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) mendorong percepatan pertumbuhan perbankan syariah untuk mencapai pangsa pasar 20 persen. Untuk mewujudkan target tersebut, ASBISINDO mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah memperkuat dukungan melalui kebijakan dan pengembangan industri.
Dorongan tersebut berfokus pada tiga agenda utama, yakni keberpihakan kebijakan, penguatan skala industri, serta pengembangan keunikan produk dan kapabilitas bisnis.
Ketiga agenda itu dinilai penting agar potensi besar ekonomi halal nasional semakin terhubung dengan layanan perbankan syariah. Dengan demikian, industri dapat memperluas penghimpunan dana, pembiayaan sektor riil, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum ASBISINDO sekaligus Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan peluang pertumbuhan perbankan syariah masih terbuka lebar. Namun, percepatan pertumbuhannya membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara regulator, pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Untuk menuju pangsa pasar 20 persen, perbankan syariah membutuhkan keberpihakan kebijakan yang semakin kuat, skala usaha yang memadai, serta keunikan produk dan kapabilitas bisnis yang semakin luas. Karena itu, kami mendorong sinergi yang lebih erat dengan OJK, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar potensi besar ekonomi syariah dapat dikonversi menjadi pertumbuhan industri,” ujar Anggoro, Rabu (4/11/2026).
Dari sisi kebijakan, ASBISINDO mendorong penguatan keterhubungan ekosistem halal dengan perbankan syariah. Salah satu usulannya adalah mendorong pelaku industri halal, termasuk emiten dan institusi yang masuk dalam indeks saham syariah, mengalokasikan setidaknya 20 persen transaksi perbankannya melalui bank syariah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Dukungan kebijakan juga diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui perbankan syariah sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin luas.
ASBISINDO turut mengusulkan penyelarasan kebijakan perpajakan dan regulasi untuk mendukung inovasi produk, termasuk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA). Hal ini diperlukan agar karakteristik akad dan struktur transaksi syariah tidak mengurangi daya saing produk. Kepastian regulasi juga dibutuhkan untuk mengembangkan ekosistem bisnis emas dan bullion.
“Keberpihakan kebijakan bukan berarti memberikan perlakuan istimewa tanpa dasar. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu menjawab karakteristik industri syariah, menciptakan kesetaraan ruang tumbuh, dan menghubungkan potensi ekonomi halal dengan lembaga keuangan syariah,” jelas Anggoro.
Pada agenda penguatan skala industri, ASBISINDO mendorong kejelasan arah konsolidasi, termasuk implementasi Kelompok Usaha Bank (KUB) dan penguatan permodalan. Skala usaha yang memadai diperlukan untuk meningkatkan investasi teknologi, transformasi digital, ketahanan siber, serta efisiensi layanan.
Penguatan industri juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui ASBISINDO Institute. Program tersebut mencakup sertifikasi kompetensi khusus perbankan syariah dan pengembangan calon pemimpin industri.
Sementara itu, pengembangan produk diarahkan untuk meningkatkan manfaat dan daya tarik layanan perbankan syariah bagi masyarakat maupun dunia usaha. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain ekosistem haji, emas, ZISWAF, serta perluasan kapabilitas bisnis melalui konsep universal banking.
Dalam ekosistem haji, industri membutuhkan kepastian kebijakan terkait pembiayaan atau dana talangan haji yang sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian. ASBISINDO juga mendorong kejelasan penerapan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), termasuk aspek pencatatan akuntansi dan status pembiayaan dengan mengedepankan substansi transaksi atau substance over form.
ASBISINDO menilai target pangsa pasar 20 persen harus didorong dari sisi permintaan maupun penawaran. Keterhubungan ekosistem halal perlu diimbangi dengan penguatan modal, teknologi, talenta, dan inovasi agar pertumbuhan perbankan syariah semakin berkontribusi terhadap sektor riil serta memperluas akses keuangan.
“Kami optimistis perbankan syariah memiliki ruang untuk tumbuh jauh lebih besar. Kuncinya adalah sinergi. Dengan dukungan OJK dan pemerintah, keberpihakan kebijakan yang tepat, penguatan skala industri, serta inovasi yang berkelanjutan, perbankan syariah dapat mengambil peran yang semakin besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Anggoro.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.